Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM telah menggelar webinar bertajuk “Diseminasi Hasil Review Kebijakan Tuberkulosis 2024: Pemanfaatan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) untuk Transformasi Kesehatan” pada Senin (29/9/2025). Diseminasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan pertama kali sebagai sarana pemaparan hasil review kebijakan Tuberkulosis yang telah terbit hingga 2024. Kegiatan diseminasi berlangsung secara daring serta dihadiri oleh para pengamat kebijakan, praktisi kesehatan, dan mahasiswa magister Kebijakan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM.
Acara dibuka oleh moderator Nikita Widya Permata Sari, S.Gz., MPH, yang kemudian dilanjutkan dengan pengantar dari Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. Dalam sambutannya, pihaknya menekankan pentingnya analisis berbasis data yang komprehensif untuk mendukung transformasi sistem kesehatan di Indonesia dengan memanfaatkan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK). Pemaparan utama disampaikan oleh perwakilan tim penulis review kebijakan Tuberkulosis, Apt. Edwin Daru Anggara, M.Sc., MPH dari Dinas Kesehatan DIY. Selaku perwakilan penulis, Pak Edwin menjelaskan hasil review tahunan kebijakan kesehatan tuberkulosis yang telah dihimpun dalam DaSK. Laporan ini tidak hanya merefleksikan capaian, tetapi juga mengidentifikasi celah kebijakan dan memberikan rekomendasi berbasis bukti yang dapat menjadi rujukan dalam proses advokasi maupun kolaborasi multisektor.
Diskusi menjadi semakin menarik dengan hadirnya pembahas, yakni Suharna, SKM., MPH selaku WASOR TB Dinas Kesehatan DIY. Narasumber menegaskan meskipun kebijakan terkait TB sudah banyak, implementasinya masih perlu diperkuat. Data menunjukkan notifikasi kasus TB nasional tahun 2024 mencapai sekitar 856 ribu kasus yang meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, capaian tersebut hanya mencapai 81% dari target nasional 90%. Tingkat keberhasilan pengobatan TB sensitif obat berada di angka 84% (target 90%) sedangkan TB resistan obat masih rendah yaitu 58% (target 80%). Selain itu, cakupan terapi pencegahan TB (TPT) baru menjangkau 19,2% kontak serumah. Persentase ini jauh di bawah target 50%. Pihaknya juga menekankan pentingnya konsistensi definisi TB laten, perbaikan skema pembiayaan, serta peningkatan peran swasta dan filantropi dalam mendukung pendanaan eliminasi TB.
Paparan berikutnya disampaikan oleh Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua dari PKMK FK-KMK UGM. Dalam sesi ini, Hanevi memfasilitasi penyusunan rencana tindak lanjut (RTL) kebijakan TB. Narasumber menggarisbawahi empat fokus utama, yakni (1) penemuan kasus aktif & pelacakan melalui skrining komunitas, investigasi kontak, penggunaan Tes Cepat Molekuler (TCM), serta rontgen portabel untuk daerah padat penduduk; (2) pengobatan & dukungan pasien dengan memastikan pengobatan tuntas, memperkuat peran Pengawas Menelan Obat (PMO), melibatkan penyintas TB sebagai TB Army, serta memberikan dukungan nutrisi dan transportasi bagi pasien rentan; (3) pencegahan & pengendalian infeksi yang mencakup akselerasi TPT bagi kelompok rentan, kampanye nasional anti-stigma, dan penguatan protokol PPI di fasilitas kesehatan; (4) penguatan sistem & kolaborasi dalam mendorong komitmen pemerintah daerah, membangun sinergi multisektor, pemanfaatan pemantauan teknologi digital real-time, serta dukungan riset dan inovasi seperti uji klinis vaksin TB baru dan kecerdasan buatan (AI).
Webinar ini ditutup dengan pemahaman yang sama yaitu pentingnya memperkuat koordinasi lintas sektor, mengoptimalkan dukungan pendanaan, dan memastikan implementasi kebijakan berbasis data yang konsisten. Melalui DaSK dan RTL yang telah disusun bersama, diharapkan review kebijakan tahun selanjutnya dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan upaya eliminasi TB di Indonesia kesehatan masyarakat dengan lebih efektif.
Reporter:
Nikita Widya (Divisi Manajemen Mutu, PKMK UGM)